Senin, 08 Agustus 2011

RUU KEPERAWATAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN ……
TENTANG
KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945;
b. bahwa setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan dan memelihara derajat
kesehatan masyarakat yang optimal dilaksanakan berdasarkan prinsip non
diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber
daya manusia Indonesia, meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa serta
bagi pembangunan nasional;
c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada
masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi
negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti
investasi bagi Pembangunan Negara;
d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan
dalam arti pembangunan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab semua
pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;
e. bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam
masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang
Kesehatan yang baru;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang
Kesehatan;
Mengingat :
Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomi.
2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, obat, fasilitas
pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
3. Tenaga kesehatan adalah tenaga profesi kesehatan yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan kesehatan dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya
pelayanan kesehatan.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
5. Obat adalah sediaan atau paduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk
mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan pathologi dalam
rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan
kesehatan, dan kontrasepsi.
6. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan,
bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan
tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat
diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
7. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan
untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan
permasalahan kesehatan manusia.
8. Upaya Kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif.
9. Pelayanan kesehatan promotif adalah sistem pelayanan kesehatan yang lebih
mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu
masalah kesehatan/penyakit.
11. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan pengobatan yang ditujukan
untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit,
mengendalikan penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita
dapat terjaga seoptimal mungkin.
12. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah usaha untuk mengembalikan bekas
penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota
masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin
sesuai dengan kemampuannya.
13. Pelayanan Kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan
cara dan obat yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun
secara empiris, dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan
norma yang berlaku di masyarakat.
14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
kesehatan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Kesehatan diselenggarakan berasaskan prikemanusiaan, keseimbangan, manfaat,
perlindungan, penghormatan hak dan kewajiban, keadilan, non diskriminatif, dan
norma-norma agama.
Pasal 3
Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai
investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan
ekonomi.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 4
Setiap orang berhak atas kesehatan.
Pasal 5
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber
daya di bidang kesehatan.
(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu dan terjangkau.
(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
Pasal 6
Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat
kesehatan.
Pasal 7
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan
yang seimbang dan bertanggung jawab.
Pasal 8
Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk
tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
Pasal 9
(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya, tindakan
pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami
informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
(1) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
pada :
(2) Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam
masyarakat yang lebih luas;
a. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
b. Gangguan mental berat.
(3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah
dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai hak atas kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
a. Perintah undang-undang;
b. Perintah pengadilan;
c. Izin yang bersangkutan;
d. Kepentingan masyarakat; atau
e. Kepentingan orang tersebut.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 11
(2) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang atau tenaga
kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat
pelayanan kesehatan yang diterimanya.
a. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi
tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan jiwa atau fisik
seseorang dalam keadaan darurat.
b. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Ke dua
Kewajiban
Pasal 12
(1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi upaya
kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan
berwawasan kesehatan.
Pasal 13
Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh
lingkungan yang sehat baik fisik, biologi, maupun sosial.
Pasal 14
Setiap orang berkewajiban berperilaku sehat untuk mewujudkan, mempertahankan,
dan memajukan kesehatan yang optimal.
Pasal 15
Setiap orang berkewajiban rnenjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang
lain yang menjadi tanggung jawabnya.
Pasal 16
(1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program asuransi kesehatan sosial.
(2) Program asuransi kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
Pasal 17
(1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan,
membina, dan mengawasi, penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan
pada barang publik.
Pasal 18
Pemerintah bertanggung jawab menjamin tersedianya lingkungan, tatanan, fasilitas
kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan
yang optimal.
Pasal 19
Pemerintah bertanggung jawab menjamin tersedianya sumber daya dibidang
kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh
derajat kesehatan yang optimal.
Pasal 20
Pemerintah bertanggung jawab atas tersedianya akses terhadap informasi, edukasi,
dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat
kesehatan yang optimal.
Pasal 21
Pemerintah bertanggung jawab melakukan pemberdayaan dan mendorong peran aktif
masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
Pasal 22
Pemerintah bertanggung jawab atas tersedianya segala bentuk upaya kesehatan yang
bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
Pasal 23
(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan asuransi kesehatan sosial
dibidang kesehatan bagi upaya kesehatan perorangan.
(2) Pelaksanaan asuransi kesehatan sosial dibidang kesehatan bagi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk pembiayaan kesehatan terhadap kelompok
pekerja informal.
B A B V
SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN
Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan
Pasal 24
(1) Tenaga kesehatan meliputi:
(1) Tenaga profesi pelayanan;
(2) Tenaga profesi non pelayanan;
(3) Tenaga teknisi kesehatan;
(4) Tenaga pendukung;
(5) Pekerja sosial kesehatan;
(6) Tenaga pelayanan kesehatan tradisional; dan
(7) Tenaga kesehatan asing.
(2) Ketentuan mengenai tata kerja tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memiliki kualifikasi minimum.
(4) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 25
(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
(3) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
Pasal 26
(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)
harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, dan hak pengguna
pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai kode etik, standar profesi serta hak pengguna pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan
Pasal 27
(1) Untuk meningkatkan mutu tenaga kesehatan Pemerintah dan/atau masyarakat
melakukan pendidikan dan pelatihan.
(2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 28
(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan
kesehatan.
(2) Pemerintah Daerah dapat mengadakan dan memanfaatkan tenaga kesehatan
sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
(3) Pengadaan dan pemanfaatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan memperhatikan:
a. Jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
b. Jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan
c. Jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan
yang ada.
(4) Penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan.
Pasal 29
(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban terus
mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.
Pasal 30
(1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan luar
dan dalam atas permintaan penegak hukum.
(2) Pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
kewenangan, keterampilan, dan bidang keilmuan yang dimiliki.
Pasal 31
Dalam hal tenaga kesehatan melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya,
diselesaikan terlebih dahulu melalui suatu lembaga khusus yang diatur sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 32
(1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis pelayanannya terdiri atas:
a. Pelayanan kesehatan perorangan; dan
b. Pelayanan kesehatan masyarakat.
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
d. Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
e. Pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
f. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh pihak Pemerintah dan swasta.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya atas izin
Pemerintah Daerah setempat.
Pasal 33
Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:
(1) Memberikan akses yang luas bagi kepentingan riset pelayanan kesehatan guna
perbaikan sistem kesehatan; dan
(2) Mengirimkan laporan keuangan kepada pemerintah daerah dan menteri.
Pasal 34
(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan perorangan Pemerintah
dan swasta dilarang menolak pasien yang tidak mampu atau meminta uang
muka, tanpa memberikan pertolongan pertama bagi penyelamatan jiwa pasien
terlebih dahulu.
(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan perorangan Pemerintah
dan swasta dilarang meminta keluarga pasien membeli sendiri obat yang
dibutuhkan yang bersifat darurat.
Pasal 35
(1) Setiap orang yang memimpin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan
masyarakat minimal harus menguasai manajemen kesehatan masyarakat.
(2) Ketentuan penguasaan manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pasal 36
(1) Fasilitas pelayanan kesehatan perorangan Penyelenggara fasilitas pelayanan
kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki
kualifikasi atau izin melakukan pekerjaan profesi.
(2) Ketentuan pelarangan mempekerjakan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 37
(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan
kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya.
(2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
a. Luas wilayah;
b. Kebutuhan kesehatan;
c. Jumlah dan persebaran penduduk;
d. Pola penyakit;
e. Pemanfaatannya;
f. Fungsi sosial; dan
g. Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
(3) Ketentuan mengenai jumlah dan fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian
izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas
pelayanan kesehatan asing.
(4) Ketentuan mengenai jumlah dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina,
penelitian, dan asilum.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Ketiga
Obat dan Bahan Yang Berkhasiat Obat
Pasal 38
(1) Obat dan bahan berkhasiat obat harus aman, berkhasiat, efektif, dan terjangkau.
(2) Setiap orang-orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang
mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat
dan bahan yang berkhasiat obat yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,
pengedaran obat dan bahan yang berkasiat obat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi
pengadaan, penyimpanan, promosi, pengedaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
Pasal 39
(1) Sumber obat dan bahan yang berkhasiat obat yang berasal dari alam semesta dan
sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan
dan/atau perawatan, serta pemeliharaan kesehatan tetap harus dijaga
kelestariannya.
(2) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah,
memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan
menggunakan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang dapat
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
(3) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan obat dan bahan yang
berkhasiat obat.
Pasal 40
(1) Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia
bagi kepentingan masyarakat.
(2) Daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dan
disempurnakan setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan
teknologi.
(3) Pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.
(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan kebijaksanaan khusus
untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
(5) Ketentuan mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan mengadakan pengecualian terhadap Peraturan Perundangundangan
yang mengatur mengenai obat atau bahan yang mengandung obat
yang dipatenkan.
Pasal 41
(1) Pemerintah Daerah berwenang merencanakan kebutuhan obat dan bahan yang
berkhasiat obat sesuai dengan kebutuhan daerahnya.
(2) Kewenangan merencanakan kebutuhan obat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tetap memperhatikan pengaturan dan pembinaan standar pelayanan obat
yang berlaku secara nasional.
Pasal 42
(1) Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan
dalam pencegahan, pengobatan dan/atau perawatan, serta pemeliharaan
kesehatan tetap dijaga kelestariannya.
(2) Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat
tradisional.
Pasal 43
(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah,
memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, menggunakan
obat tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
(2) Pemerintah mengatur dan mengawasi obat tradisional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan
masyarakat.
Pasal 44
(1) Setiap orang dilarang menggunakan obat dan bahan yang mengandung zat
adiktif, termasuk golongan narkotika, psikotropika dan prekursornya yang dapat
mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat,
dan lingkungannya.
(2) Ketentuan mengenai penggunaan obat dan bahan yang mengandung zat adiktif,
termasuk golongan narkotika, psikotropika dan prekursor, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 45
(3) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan
menggunakan obat dan bahan yang mengandung zat adiktif, termasuk golongan
narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan
tertentu.
(2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, penggunaan obat dan
bahan yang mengandung zat adiktif, termasuk golongan narkotika dan
psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.
Bagian Keempat
Teknologi dan Produk Teknologi
Pasal 46
(1) Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diedarkan, dikembangkan,
dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat.
(2) Teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala
metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit,
mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit,
menyembuhkan, memperkecil komplikasi dan memulihkan kesehatan setelah
sakit.
(3) Ketentuan mengenai teknologi dan produk teknologi kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 47
(1) Pemerintah membentuk lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan
penapisan, pengaturan pemanfaatan, dan pengawasan terhadap penggunaan
teknologi dan produk teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
(2) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 48
(1) Dalam mengembangkan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(1), dapat dilakukan dengan uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap
manusia atau hewan.
(2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jaminan tidak
merugikan manusia yang dijadikan uji coba.
(3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh orang yang
berwenang dan dengan persetujuan orang yang dijadikan uji coba.
(4) Uji coba terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestariaan hewan
tersebut serta melindungi dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan
manusia.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba terhadap manusia dan
hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 49
(1) Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi dan/atau produk teknologi
yang dapat berpengaruh dan membawa resiko buruk terhadap kesehatan
masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan teknologi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Pembiayaan Kesehatan
Pasal 50
(1) Sumber Pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah,
swasta dan sumber lainnya.
(2) Besar anggaran kesehatan Pemerintah Pusat dialokasikan minimal sebesar 5%
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di luar gaji tenaga kesehatan.
(3) Besar anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan
minimal 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji
tenaga kesehatan.
(4) Sebaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3)
diprioritaskan untuk pelayanan yang bersifat barang publik, biaya yang bernilai
efektif dari segi kegunaan bagi kepentingan kesehatan masyarakat dan masalah
kesehatan masyarakat lainnya sebesar 3%.
Pasal 51
(1) Anggaran kesehatan yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (1) yang bersifat non fisik, menjadi mata anggaran berbasis
kinerja.
(2) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk pelayanan kes ehatan di bidang barang publik, penduduk
miskin, kelompok Lanjut Usia, dan anak terlantar.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 52
(1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dimobilisasi melalui asuransi kesehatan sosial
dan asuransi kesehatan komersial.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan asuransi kesehatan sosial dan
asuransi kesehatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI
UPAYA KESEHATAN
Umum
Pasal 53
Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:
a. promotif;
b. preventif;
c. kuratif; dan
d. rehabilitatif.
Pasal 54
Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya
kesehatan.
Pasal 55
(1) Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya
kesehatan.
(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memenuhi kebutuhan kesehatan dasar masyarakat.
(3) Peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian.
(4) Ketentuan mengenai peningkatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama antar Pemerintah dan lintas sektor.
Pasal 56
(1) Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal bagi individu atau masyarakat.
(2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar
pelayanan minimal kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimal kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan
Pasal 57
(1) Pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan
(2) kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Pasal 58
(1) Pelayanan kesehatan perorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan
memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga.
(2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
(3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendahulukan pertolongan keselamatan jiwa pasien dibanding kepentingan
lainnya.
Pasal 59
(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab,
aman, bermutu, merata dan non diskriminatif.
(2) Pemerintah bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.
Pasal 60
(1) Pemerintah wajib menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan.
(2) Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pasal 61
Pelayanan Kesehatan Tradisional dikelompokkan menjadi:
a. Pelayanan kesehatan non kedokteran;
b. Pelayanan kesehatan alternatif; dan
c. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
Pasal 62
(1) Berdasarkan cara pengobatannya, Pelayanan Kesehatan Tradisional terbagi
menjadi:
a. Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menggunakan keterampilan; dan
b. Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menggunakan ramuan.
(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina
dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan
keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan
tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 63
(1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional dan/atau
menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan
yang berwenang.
(2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus dapat
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan
dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.
Pasal 64
(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan,
meningkatkan, menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
(2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan,
kepentingan, dan perlindungan masyarakat.
BAB VII
INFORMASI KESEHATAN
Pasal 65
(1) Untuk menyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan
informasi kesehatan.
(2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya
dilakukan melalui sistem informasi.
(3) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
lintas sektor.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 66
Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses
terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.
BAB VIII
GIZI, MAKANAN DAN MINUMAN
Pasal 67
(1) Upaya perbaikan gizi masyarakat dilakukan melalui peningkatan mutu gizi
perorangan dan masyarakat.
(2) Upaya peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
mulai dari tahap produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat.
(3) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan
makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau.
(4) Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan Peraturan
Perundang-undangan.
(5) Penyediaan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara lintas sektor dan antar provinsi/kabupaten/kota.
Pasal 68
(1) Pemerintah bertanggung jawab atas status gizi balita dan ibu hamil
(2) Pemerintah bertanggung jawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status
gizi.
Pasal 69
Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi, mengolah, mendistribusikan
makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil
teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus aman bagi manusia, hewan yang
dimakan manusia, dan bagi lingkungan.
Pasal 70
Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk
makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman
hasil olahan teknologi, dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau
disertai klaim-klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Pasal 71
(1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan
pada standar dan/atau persyaratan kesehatan
(2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang
berisi:
a. Bahan yang dipakai;
b. Komposisi setiap bahan;
c. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
d. Ketentuan lainnya.
(3) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
secara benar dan akurat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
(5) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau
persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan
disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Pasal 72
Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi,
pengolahan, pendistribusian makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71.
BAB IX
PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
Bagian Ke satu
Penyakit Menular
Pasal 73
(1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan,
pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang
ditimbulkannya.
(2) Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melindungi masyarakat dari
tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal
dunia, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.
(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
(4) Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang.
(5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya harus berbasis
wilayah.
(6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui
lintas sektor.
(7) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat
melakukan kerja sama dengan negara lain.
(8) Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 74
Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif,
terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular
melalui imunisasi.
Pasal 75
(1) Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis-jenis dan
persebaran penyakit-penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam
waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah-daerah yang dapat menjadi
sumber penularan.
(2) Pemerintah dapat melakukan surveilan terhadap penyakit-penyakit menular
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah
dapat melakukan kerja sama dengan rnasyarakat dan negara lain.
(4) Pemerintah menetapkan jenis-jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat
karantina, dan lamanya karantina.
Pasal 76
(1) Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis-jenis
dan persebaran penyakit-penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar
dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah-daerah yang dapat menjadi
sumber penularan.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan surveilan terhadap penyakit-penyakit
menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah
daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat.
(4) Pemerintah daerah menetapkan jenis-jenis penyakit yang memerlukan karantina,
tempat karantina, dan lamanya karantina.
Pasal 77
(1) Pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit
menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pemerintah dapat
menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau Kejadian Luar Biasa
(KLB).
(2) Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau Kejadian Luar Biasa
(KLB) sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil penelitian
yang diakui keakuratannya.
(3) Pemerintah dan Masyarakat melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah,
letusan, atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Mengenai penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan atau Kejadian Luar
Biasa dan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 78
(1) Setiap orang yang mengidap atau menderita penyakit menular dilarang
melakukan perbuatan yang dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain.
(2) Dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular tenaga kesehatan yang
berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya
vektor dan sumber penyakit lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyakit menular sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Penyakit Tidak Menular
Pasal 79
(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan,
pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat
yang ditimbulkannya.
(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan
pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku sehat dan mencegah
terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan.
(3) Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak
menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau
masyarakat.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
BAB X
KESEHATAN REPRODUKSI
Pasal 80
(1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial
yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada lakilaki
dan perempuan.
(2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi :
a. Saat sebelum hamil, semasa hamil, melahirkan dan sesudah
melahirkan; dan
b. Kesehatan sistem Reproduksi.
Pasal 81
Setiap orang berhak :
a. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat,
aman, bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangannya
yang sah.
b. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi,
paksaan dan/atau kekerasan, yang menghormati nilai-nilai luhur yang
tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma-norma
agama.
c. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat
secara medis serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
d. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan
reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 82
Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana
pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau
masyarakat, termasuk keluarga berencana.
Pasal 83
(1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif,
kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan
dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek
yang khas, khususnya fungsi reproduksi perempuan.
(2) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan
ketentuan hukum yang berlaku.
(3) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 84
(1) Setiap orang dilarang melakukan Aborsi.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
berdasarkan:
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan,
baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita
penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat
diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup;
b. Indikasi kedaruratan medis, dalam hal janin menderita penyakit genetik
berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sebagaimana
dimaksud huruf a harus berdasarkan izin dari ibu dan/atau ayah janin;
c. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma
psikologis bagi korban perkosaan yang direkomendasi dari lembaga
atau institusi atau ahli/tokoh agama setempat sesuai dengan normanorma
agama; dan
d. Konseling atau advis pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca
tindakan yang dilakukan oleh konselor yang terlatih.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan
perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 85
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 hanya dapat dilakukan:
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid
terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang
memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami kecuali korban perkosaan; dan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh
menteri.
Pasal 86
(1) Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari praktik aborsi
yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak
bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma-norma agama dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan:
c. Dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan;
d. Yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional;
e. Tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku;
f. Diskriminatif; atau
g. Lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.
1
(3) Aborsi yang bermutu, aman, bertanggung jawab dilakukan atas indikasi
kegawatan medis yang ditentukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan
advis dari lembaga atau institusi atau ahli/tokoh agama sesuai dengan
norma-norma agama.
BAB XI
KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK, REMAJA, LANJUT USIA DAN
PENYANDANG CACAT
Bagian Kesatu
Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
Pasal 87
(1) Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga
mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi
angka kematian ibu.
(2) Upaya kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(1) Promosi kesehatan;
(2) Mempermudah akses pelayanan kesehatan ibu; dan
(3) Perlindungan melalui imunisasi.
Pasal 88
(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sekurang-kurangnya
selama 6 (enam) bulan kecuali dalam hal kedaruratan medis.
(2) Selama ibu memberikan air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, dan
masyarakat harus mendukung penuh.
(3) Dukungan Pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa penyediaan waktu dan fasilitas khusus pada ibu untuk memberikan
air susu ibu pada bayinya.
(4) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan
di tempat kerja dan tempat sarana umum.
Pasal 89
Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.
Pasal 90
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk
mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas
serta menurunkan angka kematian bayi dan anak.
(2) Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam
kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas)
tahun.
(3) Upaya kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan
Pemerintah.
Pasal 91
(1) Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab
sehingga memungkinkan anak tumbuh kembang secara sehat dan optimal.
(2) Ketentuan mengenai anak yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui
imunisasi.
(4) Jenis-jenis imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Pemerintah.
Pasal 92
(1) Pemerintah berkewajiban menjamin upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan
anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 yang dilakukan ditempat
tinggalnya, tempat bermain, atau disekolah-sekolah.
(2) Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria tentang
kesehatan anak bagi hal-hal yang dimaksud dalam ayat (1), serta memantau
pelaksanaannya dan menindak setiap pelanggaran terhadap standar atau kriteria
tersebut.
(3) Pemerintah bersama masyarakat berkewajiban, menjamin agar anak terjaga atau
terhindar dari segala bentuk tindak kekerasan yang dapat mengganggu
kesehatan.
Pasal 93
(1) Pemerintah dan masyarakat wajib menyediakan tempat bermain dan sarana lain
yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh
kembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.
(2) Tempat bermain dan sarana lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilengkapi sarana perlindungan terhadap risiko kesehatan agar
tidak membahayakan kesehatan anak.
Bagian Ke dua
Kesehatan Remaja
Pasal 94
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja harus ditujukan untuk mempersiapkan
menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif baik sosial maupun ekonomi.
(2) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.
(3) Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk untuk reproduksi remaja agar terbebas dari berbagai gangguan
kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi
secara sehat.
Pasal 95
(1) Pemerintah berkewajiban menjamin agar remaja dapat rnemperoleh edukasi dan
informasi serta pelayanan mengenai kesehatan remaja agar mampu hidup sehat
secara bertanggung jawab.
(2) Ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dalam menjamin agar remaja
memperoleh edukasi dan informasi serta pelayanan mengenai kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan
moral nilai-nilai agama, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
Bagian Ketiga
Kesehatan Lanjut Usia dan Penyandang Cacat
Pasal 96
(1) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi Lanjut Usia harus ditujukan untuk menjaga
agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi.
(2) Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga
agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomi.
(3) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi Lanjut Usia dan penyandang cacat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh masyarakat dan
Pemerintah.
Pasal 97
(1) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
memfasilitasi kelompok Lanjut Usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan
produktif secara sosial dan ekonomi.
(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif
secara sosial dan ekonomi.
(3) Ketentuan mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
BAB XII
KESEHATAN JIWA
Pasal 98
(1) Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati
kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan
lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.
(2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
pencegahan (prevensi), peningkatan (promosi), pengobatan (terapi), dan
pemulihan (rehabilitasi) pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial.
(3) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung
jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.
(4) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan
jiwa yang optimal dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan
pemerataan upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2).
(5) Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan upaya kesehatan jiwa berbasis
masyarakat sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa keseluruhan, termasuk
mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa.
Pasal 99
Pemerintah dan masyarakat menjamin upaya kesehatan jiwa secara promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk menjamin upaya kesehatan jiwa di tempat
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).
Pasal 100
(1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai
kesehatan jiwa.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghindari pelanggaran hak
asasi seseorang yang dianggap mengalami gangguan kesehatan jiwa.
Pasal 101
(1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung
jawab Pemerintah dan masyarakat.
(2) Pemerintah dan masyarakat menjamin perlindungan hak azasi penderita
gangguan jiwa, yang meliputi juga persamaan perlakuan dalam setiap aspek
kehidupan termasuk pekerjaan, pendidikan, hukum, asuransi, dan pembiayaan
lain.
(3) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati
hak asasi penderita.
(4) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa digunakan fasilitas
pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIII
KESEHATAN LINGKUNGAN
Pasal 102
Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang
sehat baik fisik, biologi, dan sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai
derajat kesehatan yang optimal.
Pasal 103
(1) Pemerintah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan
tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.
(2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan
pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
(3) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bebas dari unsur-unsur
yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain:
(1) Limbah cair;
(2) Limbah padat;
(3) Limbah gas;
(4) Sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
pemerintah;
(5) Sarang-sarang serangga pembawa penyakit;
(6) Sarang tikus;
(1) Zat-zat kimia yang berbahaya;
(2) Kebisingan yang melebihi ambang batas; atau
(3) Radiasi sinar-sinar pengion.
(4) Khusus untuk tempat-tempat umum dan sarana transportasi umum selain harus
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bebas dari gas dan asap
rokok yang membahayakan kesehatan.
(5) Penyelenggara tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyediakan
dan memelihara fasilitas umum.
(6) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses
pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIV
KESEHATAN KERJA
Pasal 104
(1) Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk memungkinkan pekerja hidup sehat dan
terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh
pekerjaan.
(2) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja di
sektor formal dan informal.
(3) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap
orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja
(4) Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku
juga bagi kesehatan pada lingkungan TNI baik darat, laut, maupun udara.
(5) Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).
(6) Pengelola tempat kerja wajib mentaati standar kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas
terjadinya kecelakaan kerja.
(7) Pengelola tempat kerja wajib bertanggungjawab atas kecelakaan kerja yang
terjadi di lingkungan kerja.
Pasal 105
(1) Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi tenaga kerja.
(2) Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan
mentaati peraturan yang berlaku di tempat kerja.
(3) Untuk seleksi pemilihan calon pegawai pada perusahaan/instansi, hasil
pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 106
(1) Majikan atau pengusaha wajib menjaga kesehatan pekerja melalui upaya
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta menanggung seluruh biaya
pemeliharaan kesehatan pekerja.
(2) Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat
kerja, yang diderita oleh pekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 107
(1) Masyarakat berperan serta baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam
segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu
mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara
aktif dan kreatif.
BAB XVI
BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN
Bagian Ke satu
Nama dan Kedudukan
Pasal 108
Badan Pertimbangan Kesehatan merupakan badan independen, yang memiliki tugas,
fungsi dan wewenang di bidang kesehatan.
Pasal 109
(1) Badan Pertimbangan Kesehatan berkedudukan di Pusat dan Daerah
(2) Badan Pertimbangan Kesehatan Pusat dinamakan Badan Pertimbangan
Kesehatan Nasional selanjut disebut BPKN berkedudukan di Ibukota Negara
Republik Indonesia.
(3) Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah selanjutnya disebut BPKD
berkedudukan di Kabupaten/Kota.
(4) Kedudukan BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
keberadaannya sampai pada tingkat Kecamatan.
Bagian Kedua
Peran, Tugas, dan Wewenang
Pasal 110
(1) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan masyarakat dalam bidang
kesehatan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
(2) BPKN dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan
wewenang antara lain :
(1) Menginventarisasi masalah melalui penelaahan terhadap berbagai informasi
dan data yang relevan atau berpengaruh terhadap proses pembangunan
kesehatan;
(2) Memberikan masukan kepada pemerintah tentang sasaran pembangunan
kesehatan selama kurun waktu lima tahun;
(3) Menyusun strategi pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan
kesehatan;
(4) Memberikan masukan kepada pemerintah dalam pengidentifikasi dan
penggerakan sumber daya untuk pembangunan kesehatan;
(5) Melakukan advokasi tentang alokasi dan penggunaan dana dari semua
sumber agar pemanfaatannya efektif, efisien, dan sesuai dengan strategi
yang ditetapkan;
(6) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan; dan
(7) Merumuskan dan mengusulkan tindakan korektif yang perlu dilakukan
dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang menyimpang.
(3) BPKN dan BPKD berperan membantu pemerintah dan masyarakat dalam
bidang kesehatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keanggotaan dan susunan organisasi BPKN
dan BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 111
Setiap orang yang mengembangkan teknologi dan produk teknologi yang dapat
berpengaruh dan membawa resiko buruk terhadap kesehatan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 800.000.000, 00
(delapan ratus juta rupiah).
Pasal 112
Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional dengan menggunakan
alat dan teknologi yang tidak mendapat izin dari lembaga kesehatan yang
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 113
Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi makanan yang
diperlakukan sebagal makanan hasil teknologi rekayasa genetik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
Pasal 114
Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi dan mempromosikan
produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan
minuman hasil olahan teknologi, menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau
disertai pernyataan (pernyataan) yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah).
Pasal 115
Setiap orang yang mengidap atau menderita penyakit menular yang melakukan
perbuatan yang dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain sebagaimana
dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Pasal 116
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun atau pidana denda paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
Pasal 117
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
Pasal 118
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan praktik aborsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya ibu
hamil tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas
tahun) atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah).
Pasal 119
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat dengan sengaja membantu melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114, maka
pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut dapat diperberat sepertiga dari
pidana dalam Pasal Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114, dan dapat dicabut hak untuk
menjalankan praktiknya.
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 120
Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan
paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan undang-undang ini.
Pasal 121
Pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 122
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 123
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal…..
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal .............
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN… NOMOR….
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
KESEHATAN
i. UMUM
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa
Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Tujuan
nasional tersebut adalah “untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial”. Untuk mencapai tujuan
nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan,
yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu,
termasuk diantaranya pembangunan kesehatan.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan
yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat yang optimal dilaksanakan berdasarkan prinsip non
diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting
artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, meningkatkan ketahanan
dan daya saing bangsa serta bagi pembangunan nasional.
Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal pada mulanya
berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang
kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan
mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.
Perkembangan ini tertuang kedalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pada tahun
1982, yang selanjutnya disebutkan kedalam GBHN 1983 dan GBHN 1988 sebagai
tatanan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan.
Selain itu perkembangan teknologi kesehatan yang berjalan seiring dengan
munculnya fenomena globalisasi telah menyebabkan banyaknya perubahan yang sifat
dan eksistensinya sangat berbeda jauh dari teks yang tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pesatnya kemajuan teknologi
kesehatan dan teknologi informasi dalam era global ini ternyata belum terakomodatif
secara baik oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
Perencanaan dan pembiayaan pembangunan kesehatan yang tidak sejiwa
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yaitu menitik beratkan pada
pengobatan (kuratif), menyebabkan pola pikir yang berkembang di masyarakat adalah
bagaimana cara mengobati bila terkena penyakit, yang tentunya akan membutuhkan
dana yang lebih besar biila dibandingkan dengan upaya pencegahan. Konsekuensinya,
masyarakat akan selalu memandang persoalan pembiayaan kesehatan sebagai sesuatu
yang bersifat konsumtif/pemborosan. Selain itu, sudut pandang para pengambil
kebijakan juga masih belum menganggap kesehatan sebagai suatu kebutuhan utama
dan investasi berharga didalam menjalankan pembangunan, sehingga alokasi dana
kesehatan hingga kini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain.
Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor
utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah
paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma
kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan
kuratif dan rehabilitatif. Dalam rangka implementasi paradigma sehat tersebut,
dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan sehat, bukan undang-undang
yang berwawasan sakit.
Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju
desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan
yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada masingmasing
daerah dimana setiap daerah diberi wewenangan untuk mengelola dan
menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor
25 Tahun 2000. Dalam Bab II Pasal 2, PP ini mengatur tugas dan wewenang
desentralisasi bidang kesehatan pada daerah provinsi sebagai daerah otonom. Salah
satu hal yang menonjol dari desentralisasi bidang kesehatan seperti yang digariskan
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000 adalah
pemberian tugas dan wewenang yang sangat besar kepada daerah.
Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan semangat pengelolaan kesehatan masyarakat
Indonesia terutama di era otonomi daerah, dimana semangat Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1992 tentang Kesehatan waktu itu adalah sentralisasi.
Oleh karena itu, sangat perlu dibentuk kebijakan umum kesehatan yang dapat
dilaksanakan oleh semua pihak dan sekaligus dapat menjawab tantangan era
globalisasi dan dengan semakin kompleksnya permasalahan kesehatan dalam suatu
Undang-Undang Kesehatan yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
‘Secara lengkap’, berarti untuk mempertegas bahwa informasi yang
diterima harus lengkap sebelum pengambilan keputusan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pembangunan berwawasan kesehatan” adalah
pembangunan yang tidak hanya memikirkan tentang pembangunan fisik
dan ekonomi saja, tetapi juga memikirkan dampak dari pembangunan
yang dilaksanakan terhadap kesehatan, baik dalam kesehatan
manusianya maupun kesehatan lingkungannya.
Pembangunan berwawasan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduk
yang hidup dengan perilaku dan lingkungan sehat. Masyarakat
diharapkan juga dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang optimal di
seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, pembangunan berwawasan
kesehatan merupakan upaya strategik untuk mencapai ”sehat untuk
semua, semua untuk sehat” dengan berbasis wilayah yang dilakukan
dengan atau melalui pendekatan kemitraan (kerjasama lintas sektor).
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Yang dimaksud dengan “berperilaku” adalah perilaku yang berkaitan atau
berdampak pada orang lain.
Pasal 15
Yang dimaksud dengan ‘orang lain yang menjadi tanggung jawabnya’ adalah
seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dan/atau pekerjaan, sehingga
pihak pemilik usaha dan pihak yang berwenang menjalankan usaha,
mempunyai kewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan
karyawannya.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Ciri-ciri dari barang publik (public goods) adalah :
1. tidak bisa melarang individu menikmati jasa/barang
yang ada (non excludability);
2. setiap orang bisa mengambil manfaat tanpa harus
merugikan hak/bagian orang lain (non rivalry);
3. menggunakan biaya yang sama bila dinikmati oleh satu
orang maupun lebih (no marginal cost); dan
4. manfaat satu orang bisa dirasakan lebih dari satu orang
(externality).
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Yang dimaksud dengan “bermutu” adalah memenuhi kriteria dan/atau standar
mutu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh
kelompok profesi maupun Pemerintah, serta dapat dipantau atau diukur.
Yang dimaksud dengan “aman” adalah tidak menimbulkan dampak buruk
bagi kesehatan, dan seandainya pun terjadi sudah diantisipasi dengan tindakan
korektif yang sudah disiapkan sejak semula.
Yang dimaksud dengan “efisien” adalah tepat sasaran atau sesuai dengan yang
direncanakan atau dibutuhkan.
Yang dimaksud dengan “terjangkau” adalah tersedia dan dapat diakses oleh
semua strata sosial dan ekonomi di masyarakat.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan 'tenaga profesi pelayanan' adalah tenaga
kesehatan yang mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilannya
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara langsung guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Diantaranya: tenaga
medis/dokter, tenaga paramedis/perawat, bidan, apoteker, analis
farmasi, asisten apoteker, nutrisionis, dietidien, fisioterapis,
okupasiterapis, dan terapi wicara.
Yang dimaksud dengan 'tenaga profesi non pelayanan' adalah tenaga
kesehatan yang mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilannya
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara tidak langsung
guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Diantaranya: tenaga
kesehatan masyarakat seperti epkonkordan iolog kesehatan, entomolog
kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator
kesehatan, sanitarian, dan lain-lain.
Yang termasuk 'tenaga teknisi kesehatan' adalah: radiographer,
radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan,
refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi tranfusi, dan perekam
medis.
Yang dimaksud dengan 'pekerja sosial kesehatan' adalah Warga
masyarakat yang telah memperoleh atau mengikuti bimbingan dan
pelatihan dibidang kesehatan, yang atas dasar kesadaran dan tanggung
jawab sosialnya secara sukarela mengaplikasikan pengetahuan dan
ketrampilannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah
atau wilayah sendiri.
Yang dimaksud dengan 'tenaga pengobat tradisional' adalah tenaga
kesehatan yang mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilannya
dalam kegiatan pengobatan yang berhubungan dengan pemberian
bantuan non medis kepada pasien dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan
Yang dimaksud 'tenaga kesehatan asing' adalah tenaga kesehatan yang
terbukti berwarganegaraan asing menurut peraturan perundangundangan
dan mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilannya
dalarn penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara langsung maupun
tidak langsung kepada individu dan/atau masyarakat guna
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bidang keahlian" adalah pengetahuan dan
keterampilan yang didapat baik berdasarkan pendidikan formal
kesehatan maupun berdasarkan pengalaman selama mengabdikan
dirinya dibidang kesehatan tertentu.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kepentingan yang bernilai materi" adalah
mengutamakan semua bentuk kepentingan yang mendatangkan
keuntungan materi baik bagi individu atau sekelompok orang diatas
kepentingan keselamatan dan kesembuhan jiwa pasien. Seperti
misalnya, tenaga kesehatan dilarang memberikan obat, bahan, dan
lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan pasien karena
mengutamakan kepentingan sponsor atau untuk mendapatkan bonus
semata dari pemberian tersebut.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Rasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan 'pelayanan kesehatan tingkat pertama
(primary health services)' adalah pelayanan kesehatan yang
bersifat pokok (basic health sevices), yang sangat dibutuhkan oleh
sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk
meningkatkan derajat kesehatan kesehatan masyarakat.
Umumnya pelayanan kesehatan pada tingkat pertama ini bersifat
pelayanan rawat jalan (ambulatory/ out patient services). Pada
pelayanan kesehatan tingkat pertama ini umumnya lebih banyak
menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif
dan preventif), seperti: Poliklinik Desa, Posyandu, Puskesmas
Pembantu, Puskesmas Kecamatan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan 'pelayanan kesehatan tingkat kedua
(secondary health services)' adalah pelayanan kesehatan yang
lebih lanjut, telah bersifat rawat inap dan untuk
menyelenggarakannya telah dibutuhkan tersedianya tenagatenaga
spesialis. Pada pelayanan kesehatan tingkat kedua ini
umumnya lebih banyak menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan (kuratif dan rehabilitatif), seperti: Rumah Sakit Tipe
D dan Tipe C, Klinik Bersalin.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ‘pelayanan kesehatan tingkat ketiga
(tertiary health services)' adalah pelayanan kesehatan yang
bersifat lebih komplek dan umumnya diselenggarakan oleh
tenaga-tenaga subspesialis. Pada pelayanan kesehatan tingkat
kedua ini umumnya lebih banyak menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif), seperti: Rumah
Sakit tipe B dan tipe A, Rumah Sakit Khusus.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 33
Yang dimaksud "fasilitas pelayanan kesehatan" adalah pemilik/komisaris,
penyelenggara pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan semua pihak
yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalarn memberikan
pelayanan kesehatan.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (I)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengembangan dan pemelihataan bahan baku obat tradisional termasuk
juga upaya memberikan hak paten untuk melindungi kekayaan alam
Indonesia.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "prekursor (senyawa pencetus)" adalah bahan
kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam
pengawasan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "teknologi dan produk teknologi kesehatan''
adalah mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk
mencegah dan mendeteksi penyakit, meringankan penderitaan akibat
penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi dan memulihkan
kesehatan setelah sakit.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "orang yang berwenang" adalah
seseorang yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan
kelayakan menjadi peserta uji coba.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" adalah sumber
pembiayaan sektor kesehatan yang berasal bantuan luar negeri,
dapat dalam bentuk grant (hibah) atau pinjaman (loan) untuk
investasi atau pengembangan pelayanan kesehatan. Selain itu
dapat juga berasal dari BUMN. Besaran anggaran kesehatan
BUMN dialokasikan minimal 1% dari anggaran sosial. Besaran
anggaran kesehatan BUMN ini dikhususkan untuk pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin, kelompok Lanjut Usia, dan anak
terlantar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan masalah kesehatan lainnya adalah semua
masalah kesehatan diluar cakupan anjuran WHO dan bersifat
pandemi, epkonkordan i, wabah, dan/atau menyebabkan angka
kesakitan dan angka kematian yang terus meningkat di wilayah
tertentu baik bersifat nasional maupun sektoral. Seperti Demam
Berdarah Dengue (DBD), malaria, filariasis, campak, polio, dan
lain-lain.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 53
Huruf a
Bentuk kegiatan promotif mencakup upaya pencegahan penyakit
atau gangguan kesehatan, baik sejak sebelum terkena penyakit,
deteksi dini terhadap adanya penyakit, maupun pencegahan
terjadinya komplikasi buruk dari suatu penyakit.
Seperti: upaya pendidikan kesehatan, nutrisi yang baik, pemenuhan
kebutuhan perumahan yang sehat , dan lain-lain.
Huruf b
Bentuk kegiatan preventif mencakup upaya pencegahan penyakit
atau gangguan kesehatan. baik sejak sebelum terkena penyakit,
deteksi dini terhadap adanya penyakit. maupun pencegahan
terjadinya komplikasi buruk dari suatu penyakit. Seperti:
imunisasi, kebersihan perorangan, perlindungan terhadap bahaya
pekerjaan. s u r v ey, screening dan lain-lain.
Huruf c
Bentuk kegiatan kuratif mencakup upaya penyembuhan, pengurangan
penderitaan akibat penyakit, mengendalikan penyakit, atau pengendalian
kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
Seperti: upaya pengobatan yang ditujukan untuk menghentikan proses
penyakit, mencegah kompilasi dan akibat lanjut.
Huruf d
Bentuk kegiatan rehabilitatif mencakup upaya pemulihan seseorang agar
dapat kembali ke masyarakat dan mampu hidup produktif secara sosial
dan ekonomi
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kebutuhan kesehatan dasar masyarakat” adalah
kebutuhan akan upaya kesehatan yang harus dipenuhi sesuai dengan
masalah kesehatan dan prioritas kebutuhan kesehatan masyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “mendahulukan pertolongan keselamatan jiwa
pasien” adalah menjadikan pertolongan keselamatan jiwa pasien sebagai
tujuan utama dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dengan
demikian, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara pelayanan kesehatan
baik Pemerintah maupun swasta tidak boleh menolak pasien yang tidak
mampu atau meminta uang muka, tanpa melakukan pertolongan
keselamatan jiwa pasien terlebih dahulu.
Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “non diskriminatif” adalah tidak membedabedakan
status sosial ekonomi dalam setiap memberikan pelayanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara pelayanan
kesehatan baik Pemerintah maupun swasta.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 61
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pengobatan non kedokteran (non
konvensional)” adalah semua jenis pengobatan tradisional yang berasal
dari negara sendiri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”pengobatan alternatif” adalah pengobatan non
konvensional yang berasal dari negara/wilayah lain.
Huruf c
Yang dimaksud dengan pengobatan tradisional komplementer adalah
jenis pengobatan yang lahir dari ilmu kedokteran dan sifatnya
melengkapi atau mendukung pengobatan kedokteran. Misalnya terapi
jus, terapi air dan lain-lain.
Pasal 62
Ayat (1)
Huruf a
Bentuk pengobatan tradisional yang menggunakan keterampilan
diantaranya akupuntur, akupresur , bekam, pijat, dukun sunat,
dukun beranak, dukun urut, pijat refleksi, totok jalan darah,
hipnotherapy, reiki, prana, chikung dan lain-lain.
Huruf b
Bentuk pengobatan tradisional yang menggunakan ramuan
diantaranya jamu/herbal, ramuan cina, ramuan india, ramuan
madura dan lain-lain.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Teknologi dalam hal ini dapat berupa alat dan/atau metode yang
digunakan untuk pengobatan tradisional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Peningkatan mutu gizi perorangan dan masyarakat ditujukan untuk
mewujudkan status gizinya sehingga dapat menjadi landasan
terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dari segi
fisik, kecerdasan dan produktivitasnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “berbasis wilayah” adalah upaya pencegahan,
pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang
ditimbulkannya dengan berorientasi pada problem, kondisi geografi,
iklim, demografi, sosial ekonomi, dan sumber daya di bidang kesehatan
secara spasial.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 77
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “wabah” adalah timbulnya kejadian dalam suatu
penyakit, dapat berupa penderita penyakit, perilaku yang berhubungan
dengan kesehatan, atau kejadian lain yang berhubungan dengan
kesehatan yang jumlahnya lebih banyak dari keadaan biasa.
Yang dimaksud dengan “letusan (outbreak)” adalah meningkatnya suatu
kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epkonkordan
iologis, terbatas pada wilayah tertentu.
Yang dimaksud dengan “Kejadian Luar Biasa (KLB)” adalah
meningkatnya suatu kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna
secara epkonkordan iologis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun
waktu tertentu.
Ayat (2)
Hasil penelitian yang dapat digunakan untuk menetukan keadaan wabah,
letusan (outbreak) atau Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa analisis data
surveilans rutin yang dilakukan secara tepat waktu yang menunjukkan
adanya kenaikan jumlah kasus atau kejadian kasus yang mengelompok
diluar kebiasaan. Selain itu dapat juga berupa laporan petugas kesehatan
atau masyarakat yang peduli terhadap kejadian penyakit menular.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “keadaan sehat” merupakan keadaan fisik,
mental, dan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar tidak
mengidap penyakit atau kecacatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 81
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pasangan yang sah” adalah pasangan suami
istri yang diakui dan terbukti sah menurut ketentuan hukum yang
berlaku.
Huruf b
Kehidupan reproduksi meliputi : masa pertumbuhan sampai dewasa,
kesehatan seksual, dan kesehatan reproduksi setelah melewati usia
subur.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Ayat (1)
Reproduksi dengan bantuan dilakukan tidak bertentangan dengan norma
agama dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kedaruratan medis adalah suatu keadaan
dimana janin yang tidak dapat hidup dan keadaan kehamilan yang
dapat mengancam nyawa ibu yang bersangkutan.
Huruf b
Dapat dibuktikan oleh tenaga yang berwenang dalan kurun waktu
dibawah 72 jam.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tokoh agama adalah ahli agama yang diakui oleh
institusi agama setempat.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemberian air susu ibu dapat berupa pemberian air susu ibu eksklusif
dan non eksklusif
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Tempat-tempat umum dapat berupa mall/pusat perbelanjaan, bandara,
terminal, stasiun, tempat rekreasi, dan lain-lain.
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 102
Yang termasuk dalam golongan fisik diantaranya : kebisingan, radiasi,
temperature, tekanan, dan lain-lain.
Yang termasuk dalam golongan biologi diantaranya : spora jamur, bakteri,
cacing, virus dan lain-lain.
Yang termasuk golongan kimia diantaranya : pestisida dalam
makanan/minuman/udara, asap rokok, bahan pewarna makanan/ minuman dan
lain-lain.
Yang termasuk dalam golongan psikososial diantaranya : hubungan antar
tetangga, bawahan, teman sekerja, saingan dan lain-lain.
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Keikutsertaan secara aktif dan kreatif meliputi tindakan melakukan
identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan
evaluasi, aktif untuk mengubah perilaku tidak sehat menjadi perilaku
sehat, serta ikut mengembangkan dan melaksanakan kawasan sehat.
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR .....

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar